September 26, 2022
Spread the love

Jakarta – Kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya pemerintah harus mengikuti pembelian Buket Sawit Segar (TBS) pemerintah melalui BUMN dan organisasi terkait.

Hal ini harus dilakukan agar hasil panen petani sawit dapat terus dimanfaatkan di industri yang membutuhkan.  agen judi online

Oleh karena itu, harga jual TBS tetap terjaga.

Hal itu dikatakan Selasa (17/5/2022) lalu oleh Anggota Komite 7 DPR RI Mulyanto menanggapi ratusan protes petani skala kecil di Kantor Menko Perekonomian dan Istana serta patung Kebon Sereh El-Hasan. ). ).

Mulyanto mengatakan pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang saling terkait dan terintegrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan penegakan kebijakan.

Terkait pembelian minyak TBS oleh pemerintah, hal ini sangat mungkin terjadi.

“Sejak Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor CPO dan turunannya, mereka tidak lagi menanggung beban penurunan harga TBS,” kata Mulianto kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKK di Republik Demokratik Kongo itu mengatakan, pemerintah sudah menghadapi dilema.

Namun dia meminta pemerintah tidak mengalah pada mafia pendatang dan pengusaha nakal, melainkan patuh pada pencabutan larangan ekspor CPO.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang memastikan petani sawit skala kecil tidak dirugikan.

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah segera memberikan insentif untuk membantu nasib petani sawit.

Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat, terutama bagi mereka yang paling rentan. Selain itu, epidemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah.

Menurut Molianto, insentif mitigasi yang penting bagi pekebun sawit kecil adalah mengkonsumsi produk TBS dengan harga terjangkau.

“Misalnya melalui kewajiban pembelian dan pengolahan bahan bakar nabati dari kelapa sawit dan insentif pupuk bagi petani kecil,” kata Molyanto.

Pemerintah juga harus mendorong perusahaan pertanian milik negara yang mengolah produk pertanian dan anak perusahaannya untuk meningkatkan ketersediaan produk TBS bagi petani kecil.

Menurut Molianto, langkah itu cukup membantu petani kecil sawit saat embargo CPO.

Menurut data Kementerian Pertanian, pada 2019, luas kelapa sawit untuk petani kecil adalah 5,9 juta hektar, atau sekitar 41% dari luas kelapa sawit negara. Luas lahan BUMN hanya 4%. Sisanya 55% adalah lahan sawit milik perusahaan swasta besar. Persentase petani penyewa sawit yang sangat tinggi terkena kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

Ia mendengar harga TBS sawit dipotong oleh pengusaha kecil setelah Presiden Jokowi (22/4/2022) mengumumkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan semua turunannya.

Harga TBS petani saat ini hanya Rp 1.200 per kg.

Terutama dalam kasus TBS dari petani yang tidak berpartisipasi. Harga buah sawit di petani berkisar antara 3.600 hingga 4.000 rupee per kg, yang cukup berbeda dari sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.