Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dia mengaku mendapat banyak laporan protes dari pengusaha terkait kebijakan Bahlil ini. agen slot gacor
Dharmadi Mengatakan Pengusaha Exploration Mengaku Kepada kebanyakan Surat Penkabutan Eksplorasi Biner Diberikan secara tiba-tiba.
“Banyak laporan dari Dapil dan Konstituen saya tentang penarikan IUP, jadi ini banyak laporan baru dapat surat peringatan tapi bapak cabut Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI dengan Bahlil, Jumatgan Bahlil (20/10)
“Banyak mereka (pengusaha tambang) bilang ini kayak keluar mulut buaya dan masuk mulut harimau,” lanjutnya.
Bahlil pun menanggapi laporan itu, menegaskan izin usaha tambang berdasarkan rekomendasi dari Kementerian ESDM.
Dia menjelaskan bahwa IUP berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Di dalam beleid itu Bahlil sebagai Ketua Satgas memiliki wewenang untuk memegang IUP.
Jikapun, ada pengusaha yang keberatan dengan keputusan pencabutan izin itu, Bahlil menyatakan terbuka untuk keberatan yang disampaikan dengan baik.
Dalam catatan detikcom, pihak Bahlil mulai membuka Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Senin 10 Januari 2022. IUP yang dicabut merupakan izin yang tidak beroperasi, tidak ditindaklanjuti
Bahlil pernah mengungkapkan total perizinan yang akan dicabut terdiri dari 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektare, kemudian ada tambahan 19 IUP sehingga total menjadi 2.097 IUP. Lalu ada 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) Total Lua 3.126.439 hektar, HGU Perkebunan dengan Total Lua 34.448 hektar.
