Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan risiko pangan dan energi.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menjadi ahli dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah/Wakil Presiden (Rakor) Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2022). daftar judi slot online
Sri Mulyani mendukung presiden daerah untuk menjadi pemimpin yang membela kepentingan, keberlanjutan, dan keamanan Indonesia.
Sri Mulyani ingin Presiden/Wakil Presiden Daerah berpikir terbuka.
Sri Mulyani mengatakan fondasi riset dan inovasi adalah kolaborasi, termasuk dengan para pemimpin daerah.
Sebagai acuan, rapat koordinasi yang dihadiri ratusan perwakilan daerah itu juga menandatangani pernyataan bersama DPP PDIP.
Berikut teks lengkap pernyataan presiden/wakil presiden kabupaten/kota.
pesan pernyataan
Ditandatangani di bawah saya:
Nama:
Jabatan:
Alamat:
Jujur sebagai pejabat negara:
1 – Berperan aktif dalam mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Kami tidak membuat atau menerima janji, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun sehubungan dengan kekuasaan dan/atau jabatan yang dipegang oleh pihak tersebut.
3. Kami tidak akan secara langsung atau tidak langsung meminta atau menerima hadiah, hadiah, atau bentuk lain apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tata kelola perusahaan yang baik dalam melaksanakan dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang termasuk, namun tidak terbatas pada, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, membuat/menangguhkan/membatalkan/membatalkan keputusan, menjalankan kebijaksanaan, dan mendelegasikan wewenang; Prinsip dari , menerbitkan izin/pengabaian/konsesi;
5. Jujur, transparan, objektif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
6. Menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas kita.
7. Menjadi panutan bagi bawahan dan selalu memberikan pengawasan bertahap secara ekstensif dan berkesinambungan.
8. Mengkomunikasikan informasi tentang pelanggaran integritas kepada pihak berwenang.
9. Menerima laporan pelanggaran integritas informasi dan menjaga kerahasiaan data dan identitas pelapor.
10. Menjaga kerahasiaan semua data dan dokumen yang disimpan oleh pemerintah daerah.
11. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, saya bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan saya tunduk dan patuh pada seluruh proses hukum dan bersedia mengundurkan diri.
12. Kami tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apa pun sehubungan dengan perilaku/perilaku apa pun yang merupakan kejahatan.
Jadi saya menyadari sepenuhnya pernyataan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
