Penuspen Kemendagri Benni mengatakan, “Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengikuti dan menghormati laporan mismanajemen pengangkatan wakil presiden daerah (pj kdh) yang disampaikan oleh teman-teman KontraS, ICW dan Perludem. kata Irwan kepada wartawan, Minggu (5/6/2022).
Benny menegaskan Depdagri juga siap memberikan penjelasan kepada Ombudsman. rekomendasi situs slot gacor 2022
Terkait hal ini, Kemendagri siap memberikan penjelasan jika nantinya dibutuhkan ombudsman.”
“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gubernur, Gubernur dan Walikota, Aparatur juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain itu, ada berbagai turunan peraturan pemerintah terkait penunjukan pj kdh, peraturan presiden, pertimbangan putusan pengadilan, dan lain-lain,” kata Benny.
Benny mengatakan, pemilihan calon Plt Direktur Wilayah juga sudah sesuai prosedur dan terbuka untuk umum. Ini juga bukan kali pertama kantor pusat dilantik sebagai Pj direktur regional.
“Seperti gubernur dan walikota, gubernur diundang untuk mengajukan usulan. Usulan yang diterima sebelumnya dibahas dalam sidang Panel Penilai Akhir (TPA). Ini pj kdh Bukan keputusan tunggal Presiden atau Menteri Dalam Negeri, tetapi berdasarkan hasil musyawarah bersama dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menseskab, MenPAN-RB, dan Menteri Dalam Negeri, Kapolri , jelas Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala BKN.
Benny mengatakan, “Selain itu, pengangkatan dan pengangkatan wakil walikota ini bukan kali pertama terjadi pada 2017 dan 2018 (Pelcada) dan terakhir pada Pilkada 2020.” .
Benny juga menegaskan, pihaknya memahami banyak kepentingan dalam pengangkatan penjabat presiden di daerah itu. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menerbitkan aturan dan mekanisme yang lebih demokratis dan transparan.
