Banjarmasin – Tuduhan yang berkembang bahwa Mardani Maming, mantan kustodian Tanah Bombo, terlibat dalam kasus korupsi suap sebelum tambang itu diberi izin.
Terakhir, KPK melarang Mardani bepergian ke luar negeri.
Isu tersebut menarik perhatian publik mengingat kepribadian Mardani yang saat ini menjabat beberapa posisi di sebuah institusi ternama. judi slot gacor
Mardani Maming saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP, Ketua BP Hipmi dan Sekretaris PBNU.
Tidak diragukan lagi, kemapanan juga dipengaruhi oleh insiden jebakan Mardani.
Kasus ini sangat disayangkan beberapa pihak, salah satunya dari internal NU.
“Karena ini murni masalah hukum ketika dia menjadi wali Tanah. Pompeo mengatakan dalam keterangannya Selasa (21/6/2022), Nasrallah AS, Wakil Presiden PWNU Kalsel selama dua tahun untuk kepentingan Direksi.
Terkait tudingan kasus Mardani Maming, Nasrallah AR enggan berspekulasi.
Mereka bahkan menyeret orang asing dan menyuruh mereka untuk tidak berisik.
Minta masing-masing pihak untuk berpikir jernih dan objektif.
Ia berharap keterlibatan Mardani Maming menjadi pelajaran bagi semua pihak.
Terutama bagi pejabat pemerintah dan daerah.
“Anda menuai apa yang Anda tabur. Cepat atau lambat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak mempertahankan tempatnya.”
Pria kelahiran 17 September 1981 di Tanna Bombo Patulisin, Kalimantan Selatan ini memulai karir politiknya pada 2009 sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bombo.
Namun, Mardani hanya menjabat selama satu tahun, karena ia terpilih menjadi Bupati Tanah Pombo melalui Pelkada pada 2010.
Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Pombo selama dua periode, 2010-2015 dan 2016-2018.
Pada masa jabatan keduanya, Mardani tidak menyelesaikan masa jabatannya karena mengundurkan diri pada awal Maret 2018.
Ia mengundurkan diri karena ingin mengikuti pemilihan parlemen legislatif Republik Demokratik Kongo pada pemilihan 2019.
Namun, meski melepaskan jabatannya sebagai bupati, Mardani akhirnya mundur dari pencalonannya sebagai legislatif.
Semula Mardani menjabat sebagai Ketua BPP Hipmi hingga 2022.
Sejak 2019, Mardani juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Kalimantan Selatan (DPD).
Seperti dilansir situs PDI Perjuangan Kalsel, Mardani menjabat periode 2019-2024.
Selain politik, Mardani juga aktif di PBNU. Ia diangkat menjadi Sekjen PBNU pada 2022 hingga 2027.
Usai diinterogasi KPK pada awal Juni 2022, Mardani mengunjungi KPK.
Ia mengaku datang sebagai informan penyidik.
