Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki aliran masuk dana dari Hendra Nur Rahmatulla Kruita (HNRK), pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
KPK menduga Hendra Noor menerima dana dari berbagai pihak.
Tim penyidik mengusut data Hendra melalui dua saksi yang diperiksa. agen situs slot judi
Mereka adalah dua siswa, Putri Nur Vajrina dan Ginya Kamelia Sofiadi.
Ali Fikri, Pj Juru Bicara KPK App, mengatakan dalam keterangan tertulis, Senin (23/5/2022).
Tim penyidik juga mendalami dugaan pertemuan Hendra dengan Esan Ayatollah (SAW) dan Rizuki Taupik (RT).
KPK menduga pertemuan ketiga itu terkait pembahasan dana operasional oleh tim audit BPK yang mewakili Jabar.
Tim penyidik menyelidiki data tersebut melalui saksi mata dari dua pengemudi: Iman, pegawai honorer perwakilan BPK Jabar Muhammad Wijaksana, dan Tantan Septian.
“Keduanya hadir dan yang terpenting ditelaah pengetahuannya terkait dugaan adanya beberapa kali pertemuan dengan tersangka IA dan tersangka HNRK bahwa RT telah mengamankan sejumlah dana untuk mendanai operasional tim audit BPK yang mewakili Jawa Barat. kata Ali.
Daum Anthon Merdianciah, Perwakilan BPK Jabar/Asisten Senior Auditor IV Jabar 3, Pemerhati Teknis; Arko Molawan, Kepala BPK, Kepala Jawa Barat/Kepala Tim Audit Sementara Kabupaten Bogor; Hendra Noor Rahmatullah Krueta, Staf/Penyidik Perwakilan BPK, Jawa Barat; Jerry Gengar Tri Rahmatulah, Perwakilan Perusahaan BBK, Direktur/Penyidik, Jawa Barat.
Membangun kasus itu, Ketua KPK Ferli Bahuri, Wali Amanat Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Adi Yasin mengungkapkan, Pemkab Bogor ingin mengakuisisi WTP (Obligasi Tanpa Pengecualian) mulai tahun anggaran 2021. Perwakilan BPK Korporasi Jawa Barat.
Selain itu, perwakilan BPK Jabar telah menunjuk tim audit untuk melakukan audit interim (pendahuluan) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Tim inspeksi yang terdiri dari ATM [Anthon], AM [Arko], HNRK [Hendra], GGTR [Gerri] dan Winda Rizmayani telah ditunjuk untuk mengaudit secara penuh pelaksanaan berbagai proyek, termasuk Dinas PUPR Kabupaten Bogor.”
Sekitar Januari 2022, Fairley kemudian mencurigai Hendra, Ehsan, dan Maulana telah menyepakati sejumlah uang untuk mengoordinasikan komposisi tim audit interim.
Untuk memenuhi kontrak tersebut, Ehsan dan Maulana dikabarkan telah memberikan uang tunai sekitar Rp 100 juta kepada Anton di sebuah venue di Bandung.
Anton kemudian menetapkan komposisi tim atas permintaan Ehsan, karena kemudian diaudit hanya untuk SKPD tertentu.
Fairley mengatakan proses audit berlangsung dari Februari 2022 hingga April 2022 dengan rekomendasi, termasuk implementasi tindak lanjut rekomendasi 2020, dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang memengaruhi komentar.
“Selama audit, AY dituduh mengembalikan dana ke tim penyaringan beberapa kali melalui IA dan MA, termasuk setidaknya 10 juta rupee dana mingguan, dan menerima total sekitar 1,9 miliar rupee pada saat audit. . ” sambung Firli.
Dalam kasus penangkapan Ade Yasin (OTT), KPK mengamankan dana Rp 1,24 triliun.
Terdiri dari uang tunai senilai Rp 570 juta dan dana di rekening bank sekitar Rp 455 juta.
Terkait perbuatannya, Adi Yasin, Maulana Adam, Ehsan Ayatollah dan Rizki Tawfiq dijerat dengan pasal suap yang melanggar Pasal 5(1) A atau B atau 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah tahun 1999. Berkenaan dengan Pasal 55 (1) – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 31 sehubungan dengan perubahan UU No. 2001.
Sementara Anton Merdiansyah, Arko Molawan, Hendra Noor Rahmatullah Kruita, dan Jerry Ginagar Tri Rahmatullah, yang menerima suap, ditahan dalam Undang-Undang Nomor 1999 tentang Penghapusan Usaha Tindak Pidana Korupsi.
