KPK mengumpulkan 14 pengelola bandara di wilayah Otoritas Bandara (Otban) IX Kementerian Perhubungan di Papua Barat dan sebagian Papua. KPK memberi masukan tentang pengelolaan bandara yang bebas pungli. slot online terlengkap
“Kehadiran KPK untuk memastikan koneksi bahwa fungsi layanan publik dalam rangka membanguntas antarwilayah di Papua Barat dan Papua dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pungutan pembohong, Direktur KPK pembohong,” Budi Waluya kepada wartawan, Senin (13/6/2022).
Selain pengelola bandara, hadir pihak maskapai hingga Pemkab Manokwari. Budi mengatakan layanan bandara yang baik dibutuhkan untuk mendukung kegiatan transportasi antarwilayah.
Hal tersebut sangat penting mengingat wilayah Papua memiliki karakteristik yang sangat khas dan memerlukan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung sistem logistik dan transportasi antarwilayah,” ujarnya
“KPK siap untuk memfasilitasi hambatan dalam pengembangan bandara terutama terkait dengan proses hibah lahan antara pemda dengan Kementerian Perhubungan. Hal ini untuk mendorong percepatan pelayanan publik, sekaligus untuk menghindari terjadinya praktik yang tidak mengganggu kegiatan bandara di bandara ,” ujar Budi.
Kepala Otorita Bandara Wilayah IX Asep Kosasih Samapta mengatakan siap untuk memperbaiki layanan publik perhubungan udara. Asep mengatakan keberadaan bandara harus dirasakan langsung oleh Papua Barat dan Papua.
“Keberadaan bandara dirasakan langsung bermanfaat bagi mobilitas warga di Papua Hal ini hanya bisa dilakukan di bandara harus dilakukan dengan mengbenarab, namun harus menerapkan yang benar,” kata Asep .
Persoalan status lahan bandara juga dibahas dalam pertemuan bersama KPK itu. Kepala UPBU Bandara Sorong Cece Tarya mengatakan sengketa lahan mengakibatkan Bandara Werur di Kabupaten Tambraw tidak bisa maksimal.
