October 7, 2022
Spread the love

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar peninjauan kembali atas tuduhan suap terkait pengajuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 ke Kabupaten Kolaka Timur pada Selasa, 17 Mei 2022 (17/5/2022).

Rekonstruksi tersebut dihadiri oleh Bagas Aziz Pangestu, ASN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ochtavian Runia Pelealu dari Kantor Sekda Binkeuda, PNS. dan Muhammad Danny S., sopir Departemen Pembangunan Umum Departemen Dalam Negeri.  slot pulsa tanpa potongan

Mohammed Ardian Norbianto (MAN), mantan Direktur Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, termasuk tersangka.

Juru Bicara Eksekutif KPK Ali Fikri mengatakan dalam keterangan tertulis bahwa “saksi sebelumnya telah diminta untuk masuk ke gedung merah putih KPK dan terlibat dalam rekonstruksi atau desain situs tempat para tersangka berada.” di hari Rabu. (2022-05-18).

Setelah Saksi diminta hadir di gedung KPK bernada dua itu.

Kemudian mereka dipindahkan ke rumah Ardian, di mana kasing itu dibangun kembali.

Ali mengatakan pembangunan kembali dimaksudkan untuk mengungkapkan kronologi yang Ardian dibayar.

“Rekonstruksi ini dilakukan di rumah tersangka Man di wilayah Jakarta Pusat, yang antara lain menunjukkan dugaan bahwa tersangka Man menerima uang dalam jumlah besar,” katanya.

Selain Ardian, KPK juga menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Bupati Muna, Direktur Pelayanan Lingkungan Hidup, Laode M. Syukur Akbar (LMSA), Sulawesi Tenggara sebagai tersangka.

Membangun kasus, KPK menegaskan bahwa Ardian memiliki kewajiban untuk memasukkan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah.

Melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pemerintah pusat memberikan pinjaman PEN kepada pemerintah daerah pada tahun 2021 dalam bentuk pinjaman program dan/atau kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Maret 2021 Andi Merya menghubungi Laode M.

Selain menelepon Laode M. Syukur, Andi Merya meminta bantuan lagi kepada LM Rusdianto Emba yang sangat mengenal Ardian.

Kemudian, pada Mei 2021, Laode M. Syukur memboyong Andy Maria dan Ardian dari gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Andy Maria mengajukan pinjaman PEN sebesar Rs 350 miliar dan meminta Ardian untuk mengawasi dan mendukung proses aplikasi.

KPK menduga Ardian menuntut bayaran atas perannya dengan meminta sejumlah 3% dari jumlah pinjaman.

Rinciannya adalah 1% saat Goryeo diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, 1% saat Kementerian Keuangan mengeluarkan penilaian awal, dan 1% saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT SMI dan Pemerintah Bagian Timur. Kabupaten Kulaka.

Usai mengabulkan keinginan Ardian, Andi Merya mengirimkan dana tahap awal sebesar Rp 2 miliar ke rekening milik Laode M Syukur atau akrab disapa LM Rusdianto Emba.

KPK menduga uang Rp 2 miliar itu terbelah saat Ardian menerima S$131.000 atau S$131.000 setara Rp1,5 miliar, dan Rp500 juta kepada Laode M. Syukur, yang diserahkan langsung ke rumah pribadinya di Jakarta.

Meski saat itu Adian sedang menjalani isolasi mandiri, ia diduga aktif memantau kelahiran dengan terus berkomunikasi dengan beberapa kenalan yang sebelumnya mengenal Laode M.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, permintaan pinjaman dana PEN oleh Andi Merya disetujui dengan menambahkan inisial Ardian pada draf final Mendagri kepada Menkeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.