KPK mengusut mantan Wali Kota Ambon Richard Lohinapese (RL) atas kasus suap terhadap kontraktor dan Satuan Kerja Permesinan Provinsi (SKPD) Ambon. Richard sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait Izin Proyek Cabang Ritel 2020. slot gacor gampang jp
Selanjutnya KPK pada Jumat (10/6) mengusut Chandra Futwembun, Kepala Dinas Prasarana Air dan Permukiman Dinas PUPR Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, dan pihak swasta Telly Nio.
Juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/6/2022).
Saksi yang tidak hadir dalam pemanggilan tersebut adalah Karen Walker Dias, Koordinator Perwakilan Pemprov DKI Jakarta, katanya. KPK akan menelepon kembali untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan.
Rustam Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRKP) Ambon, membeberkan hasil pemeriksaan tersebut di KPK pada Jumat malam (10/6). Dia mengaku sudah dimintai keterangan penyidik soal izin usaha ritel dan bangunan (IMB).
“Hari itu, Richard, kami hanya meminta informasi tentang Alphamidy. Jadi kami tidak ada hubungannya dengan kantor. Layanan perumahan tidak ada hubungannya dengan Alphamidy. Karena kami tidak mengeluarkan izin. Itu saja.” “.
Rostom mengatakan penyelidikan itu juga mengklarifikasi dugaan bahwa dokumen-dokumen itu dibakar oleh seorang pegawai pemerintah kota Ambon. Diakui Rostom, pembakaran itu inisiatif Kepala Dinas Perkampungan kumuh Ola Ryubasa.
Rustam Simanjuntak mengatakan: ”Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan kepada penyidik bahwa saya tidak meminta perintah. Itu inisiatif Ola sendiri. Itu saja. Atas nama nama, dikonfirmasi atas inisiatif Ola sendiri. Dari saya Tidak ada pesan,” kata Rustam Simanjuntak.
Rostom mengatakan pembakaran itu dilakukan oleh Ola tanpa disadari. Ia juga mengaku berada di ruangan yang berbeda dengan ruang pembakaran dokumen saat itu.
Dalam kasus tersebut, mantan Wali Kota Ambon Richard Lwinapisi dituduh menerima suap menjanjikan hadiah atau prinsip perizinan untuk membuka toko ritel di Ambon pada tahun 2020. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, Andrew Irene Hanusa (AEH). Pimpinan dan Staf Tata Usaha Pemerintah Kota Ambon di Omri (AR) selaku pegawai minimarket AM.
Al-Amiri dituduh menyetor uang tunai Rs 500 juta kepada Walikota Richard Lohenapese. Uang jaminan tersebut dikenakan suap dalam kontrak utama untuk membangun toko pukul 20 pagi di Ambon.
Selama tahun 2020, muncul kecurigaan bahwa Al-Amri aktif berkomunikasi dengan Richard. Konferensi ini diyakini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sehingga proses perizinan ritel dapat segera disetujui dan dipublikasikan.
