September 26, 2022
Spread the love

Banyak startup di Indonesia dan dunia yang merumahkan karyawannya.

Fenomena PHK merupakan langkah yang diambil oleh startup yang menghadapi bubble burst.

Bubble burst adalah tahap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan tajam dalam nilai pasar dan penurunan tajam dalam nilai.  daftar slot gacor

PHK yang dilakukan oleh banyak startup tentunya berdampak besar pada sektor ketenagakerjaan.

Pemberhentian diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menurut UU Ketenagakerjaan, ketentuan tentang PHK diatur dalam UU Cipta Kerja.

M Hadi Subhan, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Unair, menjelaskan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemberhentian karyawan oleh perusahaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

”Untuk menghindari PHK massal, jika perusahaan masih baru atau menguji produk, dapat menerapkan apa yang disebut Kontrak Waktu Kerja Tertentu (PKWT), atau umumnya tenaga kontrak. Dengan demikian, PKWT dapat melaksanakan PKWT ketika produk gagal Mengutip website Unier yang ada Senin (2022-06-20).

Faktor-faktor dalam PHK massal perusahaan rintisan

Hadi mengatakan banyak faktor, selain keinginan untuk menyelamatkan bisnis dan mengembalikan uang investor, yang menyebabkan perusahaan di PHK besar-besaran.

Hadi menambahkan, faktor-faktor tersebut bisa jadi karena perusahaan memiliki strategi yang salah. Efisiensi sumber daya manusia tidak optimal sampai kinerjanya buruk. Selain itu, banyak sekali startup baru yang bermunculan belakangan ini, sehingga menjadi trend yang tidak bisa disaingi oleh startup.

Hadi menegaskan, perusahaan rintisan bisa memecat karyawan asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal kepegawaian UU Ketenagakerjaan.

Startup yang merugi karena kalah bersaing dengan perusahaan lain atau karena gagal menjual produk baru dan merugi dapat dibenarkan atas dasar efisiensi karena merugi.

Hadi mengatakan perusahaan bisa memberhentikan karyawan jika ada efisiensi dari kerugian.

Namun, kebijakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah dengan UU Penciptaan Ketenagakerjaan.

Kompensasi atau Kompensasi untuk Kompensasi

Hadi menegaskan, perusahaan wajib memberikan pesangon bagi pegawai yang diberhentikan sebesar 0,5% sesuai ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Hadi menyampaikan pendapatnya tentang efektifitas perusahaan yang melakukan PHK massal untuk menyelamatkan bisnis.

Seperti diketahui, PHK besar-besaran kerap dilakukan oleh para startup untuk memastikan uang investornya kembali.

Menurut Hadi, hal ini bisa dilakukan agar perusahaan bisa terus eksis dan menghasilkan keuntungan.

“Namun, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) harus diberi kompensasi atau kompensasi,” katanya.

Namun, pekerja yang diberhentikan harus tetap menerima pesangon atau kompensasi dari perusahaan.

“Perusahaan tidak dapat mengklaim bahwa perusahaan tidak dapat membayar kompensasi atau kompensasi akhir layanan karena kehilangan uang atau sumber daya stafnya tidak efisien,” kata Hardy. Tetap harus bayar,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.