PKK menolak mengesahkan Perubahan Undang-Undang Pembentukan Undang-Undang (UU P3). PKS menilai Pasal 12, Pasal 2 UU Pemberlakuan UU tahun 2011 hanya membenarkan penghapusan bersyarat UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. slot gampang menang
Anggota legislatif Partai Buruh Kurdi (PKK) Bakhoury Yusef mengatakan saat dihubungi, Rabu (25 Mei 2022):
PKS juga berpendapat bahwa revisi UU P3 harus dibahas secara mendalam dengan mengundang para ahli dari akademisi di bidang profesi hukum untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas dan komprehensif.
Ia mengatakan, “Kelompok PKK mengusulkan untuk mengundang para ahli hukum, akademisi, dan praktisi di bidang legislatif untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan holistik melalui diskusi mendalam tentang penyusunan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,” katanya. dikatakan.
Selain itu, Ketua DPP PKS menilai pembahasan revisi UU P3 pasca tayang terkesan tergesa-gesa atau menguntit. Maafkan saya.
“Pembahasan tentang undang-undang ini sepertinya bertujuan untuk ratifikasi secepatnya. Padahal, DPR seharusnya bisa lebih hati-hati menjalankan tugas legislasi yang dijamin konstitusi. Dalam jangka panjang dan untuk kepentingan rakyat, undang-undang untuk umum,” katanya.
Lihat alasan lengkap untuk PKS saya di halaman berikutnya.
Halaman berikutnya 1 2 uu p3 uu p3 tagihan p3 ulasan pks dpr ri
