Ciri khas RKUHP adalah adanya pengakuan terhadap common law yang ada dalam masyarakat Indonesia. Common law ini tidak ada dalam KUHP warisan penjajah Belanda dan sekarang berlaku. rekomendasi situs slot gacor
Common law mengatur tindakan kriminal di bawah hukum yang tinggal di komunitas di Bab 33. Asas legalitas tidak mengurangi berlakunya undang-undang yang ada dalam suatu masyarakat, dan menyatakan bahwa sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur perilaku, tetapi menetapkan bahwa seseorang harus dihukum.
Pasal 597 Ayat 1, dikutip dari Sosial oleh Pemerintah pada RKUHP, Minggu (5/6 2022).
Selanjutnya dikatakan bahwa “pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66(1) huruf” dan “.
Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “undang-undang yang menetapkan bahwa seseorang yang hidup dalam suatu masyarakat patut dihukum” dimaksudkan sebagai hukum pidana umum. Dalam pasal ini, hukum yang meresap dalam masyarakat berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Sebagaimana dijelaskan RKUHP, ”Kami memutuskan bahwa di wilayah tertentu di Indonesia, orang harus dihukum karena mereka masih hidup di masyarakat dan ada ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam undang-undang di daerah tersebut.”
Untuk mempersiapkan dasar hukum penerapan hukum pidana (kejahatan adat), perlu ditegaskan dan diatur terjadinya pemerintah dalam peraturan daerah masing-masing yang berlaku hukum umum. Kompilasi ini memuat undang-undang yang berada dalam masyarakat yang digambarkan sebagai kejahatan adat. Keadaan demikian tidak dikecualikan dan akan terus menjamin penerapan asas legalitas yang dianut dalam Undang-undang ini dan larangan pembandingan.
“Pada bagian ini yang dimaksud dengan frasa “menerapkan di mana ada hukum” berlaku bagi orang yang melakukan pelanggaran adat di daerah tersebut. Ayat ini memuat pedoman untuk menentukan hukum pidana adat mana yang berlaku dalam undang-undang ini. Berisi “” uraian RKUHP.
Mengapa kita harus mengakui hukum umum?
”Agar lebih mewujudkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Padahal, di beberapa bagian tanah air masih ada ketentuan tidak tertulis yang masih diakui sebagai undang-undang di daerah itu. Harus dihukum,” jelas RKUHP.
Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat kepada pelaku tindak pidana. Artinya norma dan norma nilai yang ada dalam suatu masyarakat tetap dilindungi demi tercapainya rasa keadilan yang ada dalam masyarakat tersebut.
“Situasi ini tidak akan tergoyahkan,” jelas RKUHP, “dan akan terus menjamin pelaksanaan asas legalitas yang dianut dalam undang-undang ini dan larangan membanding-bandingkan”.
Lalu kapan RKUHP berlaku?
Pasal 628 menetapkan bahwa “Undang-undang ini mulai berlaku sejak dua tahun berlalu sejak tanggal diundangkan.”
