Bola panas undang-undang hukum pidana terus bergulir di pemerintahan Republik Demokratik Kongo. Ia berencana untuk meratifikasi rancangan tersebut pada Juli 2022. Salah satunya mengancam warga yang menghina penguasa, termasuk anggota DPR, polisi, jaksa, bahkan walikota. link judi slot terbaru
Peraturan ini diatur dalam Pasal 353(1). Berikut draf KUHP yang diperoleh wartawan dari Kementerian Kehakiman, seperti dilansir detikcom, Rabu (15/6/2022).
Barang siapa di depan umum atau secara tertulis menghina suatu badan publik atau negara, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak dua derajat.
Jadi, apa yang dimaksud dengan gubernur?
“Pasal ini dimaksudkan untuk menghormati lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga negara, oleh karena itu setiap perbuatan yang menghina kekuasaan atau lembaga-lembaga publik akan dihukum menurut pasal ini. Polisi, Polisi, Kejaksaan atau Gubernur, atau Gubernur atau Walikota”.
Untuk perbuatan-perbuatan tersebut di atas, kerusuhan masyarakat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda kategori tiga. Namun, RKUHP menegaskan bahwa pelanggaran di atas bukanlah kaki tangan, melainkan aduan.
Pasal 353 (3) menetapkan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas tuduhan yang bersangkutan”.
Jika hukuman dijatuhkan terhadap pejabat publik yang menjalankan tugasnya, hukumannya akan diperpanjang menjadi dua tahun.
Pasal 447 mengatur, “Jika korban atau orang yang difitnah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, pidana dalam Pasal 439, 440, dan 442 dapat ditambah 1/3 (1/3)”.
Penghinaan yang disebutkan di atas juga berlaku untuk orang yang memposting melalui media sosial. Pasal 354 mengatur sebagai berikut:
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, melampirkan teks atau foto, mendengarkan rekaman, atau menerbitkan hinaan terhadap pejabat publik atau lembaga negara dengan maksud untuk memberitahukan kepada publik tentang isi hinaan, dipidana dengan pidana penjara. Jangka waktu paling lama dua tahun (dua tahun) atau denda paling banyak tiga tingkat.
