October 6, 2022
Spread the love

Terkadang masalah agama lain tidak lagi menjadi penghalang ketika cinta berbicara. Tetapi bagaimana jika Anda ingin serius tentang pernikahan?

Saya ingin menikah dengan seorang Kristen dan saya seorang Muslim. Di sisi lain, agama calon suami melarang pernikahan beda agama.  slot gacor terbaru Apakah mungkin untuk menikah di Indonesia?

RIA Jakarta

menjawab:

Terima kasih untuk bertanya. Jawabannya adalah:

1. Pada prinsipnya hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal perkawinan beda agama dan tidak mengenal perkawinan beda agama. Hal ini dianggap sah jika perkawinan dilakukan dan dicatat menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak menurut Pasal 1, 2, 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah merupakan bukti terjadinya/kelangsungan suatu perkawinan, bukan merupakan penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini UU Perkawinan).

2. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

3. Sebagaimana diketahui, perkara Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 26. 1400 Kelvin/1986. Putusan Mahkamah Agung antara lain mengatur bahwa kantor catatan sipil pada waktu itu dapat menyelenggarakan perkawinan beda agama. Pertimbangan hukum meliputi:

– Sekalipun Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 (1) A Undang-Undang, pada tahun 1974 ditentukan bahwa pengadilan agama memiliki yurisdiksi jika diperlukan campur tangan pengadilan. menolak pernikahan tidak melarang pernikahan. UU No. 1 dari akad nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, keadaan saat ini pada tahun 1974 adalah UU No. 60, karena tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pada tahun 1974, sudah sepatutnya perkara yang ada ditempatkan di bawah yurisdiksi pengadilan negeri, bukan pengadilan agama.

– Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat pasal yang melarang perkawinan atas dasar perbedaan agama sesuai dengan Pasal 27 UUD. Undang-undang 1945 mengatur bahwa semua warga negara memiliki status yang sama, dan termasuk hak yang sama untuk menikahi seorang warga negara tanpa memandang agama. Asas ini sesuai dengan semangat Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara memberikan kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya.

– Undang-undang perkawinan dan, sebaliknya, undang-undang produk kolonial tidak mengatur perkawinan beda agama, sehingga meskipun mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, perbedaan prinsip dan filosofi yang berlaku antara undang-undang tersebut tidak memungkinkan untuk digunakan hukum Ada gap hukum dalam menghadapi situasi sekarang tahun 1974 No 1 karena tidak bisa. Selain kekosongan hukum, tidak sedikit perkawinan beda agama di Indonesia yang masyarakatnya majemuk/heterogen.

Tonton juga video “Agama Lain, Pernikahan Nadine dan Dimas Angara di Bhutan?”

[Gambar: video 20 detik]

Halaman selanjutnya 1 2 3 detik Pengacara Nikah uu Nikah Agama Nikah

Leave a Reply

Your email address will not be published.